Peraturan Dan Dasar Hukum Jembatan Timbang Di Indonesia

Jembatan timbang merupakan alat timbangan yang harus dimiliki oleh para penggiat industri terutama untuk kebutuhan transaksi finansial. Tidak hanya untuk industri dan bisnis usaha saja, jembatan timbang juga memiliki peran penting dalam sektor transportasi dan logistik. Contohnya pada saat sekarang ini dimana semua pengirim kontainer di seluruh pelabuhan Indonesia diwajibkan menyertakan dokumen VGM SOLAS. Atau pencegahan jembatan ambruk dan kerusakan jalan dikarenakan kendaraan yang memiliki muatan berlebih. Karena itu dibutuhkan peraturan dan undang-undang sebagai dasar hukum untuk mengatur keberadaan jembatan timbang ini.

Di Indonesia sendiri telah terdapat peraturan dan dasar hukum mengenai jembatan timbang yang telah diatur dalam Undang Undang. Beberapa hal yang perlu anda ketahui, antara lain

Dasar Hukum Jembatan Timbang
Dasar Hukum penimbangan kendaraan dengan jembatan timbang diatur dalam KM 5 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.

Pemantauan Pengawasan Kondisi dan Situasi 
Pemantauan dilakukan untuk mengetahui kondisi dan situasi lalu lintas kendaraan pengangkut muatan dan apakah kendaraan tersebut mengalami kelebihan muatan atau tidak. Dikarenakan perubahan model dan spesifikasi kendaraan yang terus menerus mengalami perubahan, maka jembatan timbang juga harus mengikuti perkembangan dari kendaraan tersebut. Jembatan timbang model lama mungkin tidak akan dapat lagi memberikan data yang tepat mengenai kendaraan model sekarang. Hal ini dikarenakan jembatan timbang model lama mungkin memiliki kapasitas  spesifikasi yang lebih rendah apabila dibandigkan dengan model jembatan timbang saat ini. Untuk memastikan jembatan timbang yang sesuai telah digunakan maka diperlukan pengawasan langsung dari pemerintah.

Penegakan Aturan
Setiap jalur jalan protokoler dan non protokoler memiliki standar kemampuan daya dukung jalan yang berbeda-beda. Untuk mencegah agar tidak terjadi kerusakan jalan pada berbagai jaringan jalan di berbagai wilayah di Indonesia, maka berbagai kendaraan tidak boleh memiliki berat muatan yang melebihi kapasitas maksimum yang telah ditentukan sebelumnya. Jika sebuah kendaraan memiliki berat muatan yang melebihi berat toleransi yang diperbolehkan, maka pengendara atau pemilik kendaraan tersebut harus mendapatkan denda sesuai peraturan yang berlaku, bahkan diperlukan adanya penurunan barang dari kendaraan hingga sesuai dengan batas yang berlaku.

Beberapa Dasar Hukum Kelas Jalan Di Indonesia

Berikut ini beberapa kebijakan Pemerintah dalam mengatasi kelebihan berat muatan dengan menetapkan spesifikasi kelas jalan:

  • Kep. Menhub Nomor KM 55 thn 1999 ttg Penetapan Kelas Jalan di P. Jawa
  • Kep. Menhub Nomor KM 1 thn 2000 ttg Penetapan Kelas Jalan di P. Sumatera
  • Kep. Menhub Nomor KM 13 thn 2001 ttg Penetapan Kelas Jalan di P. Sulawesi
  • Kep. Menhub Nomor KM 1 thn 2003 ttg Penetapan Kelas Jalan di P. Kalimantan

 

Gunakan Hanya Jembatan Timbang Terbaik

Untuk memenuhi segala peraturan pemerintah dan mencegah kerugian yang diakibatkan karena pelanggaran peraturan tersebut, maka pelaku bisnis usaha harus memiliki dan menggnakan jembatan timbang terbaik yang tidak hanya akurat, namun juga dapat diandalkan dalam berbagai situasi.

Kami menyediakan jembatan timbang dengan teknologi terkini yang didesain secara khusus agar dapat digunakan secara rutin dalam jangka waktu lama namun dapat diandalkan keakuratan dan daya tahannya.

Untuk informasi lengkap mengenai jembatan timbang yang kami sediakan atau portfolio “past project” kami, anda dapat menghubungi kami langsung melalui sarana media yang telah kami sediakan. Dapatkan berbagai penawaran menarik yang dijamin membuat anda puas.

Tags: , , ,